Bupati Indragiri Hulu H. Yopi Arianto, SE saat menghadiri Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017, 15/3/2017

Bupati Inhu H Yopi Arianto bersama seluruh anggota Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Kabupaten Inhu dalam acara temu ramah dan Pengukuhan Pengurus ASPAKINDO Kecamatan se Inhu, Senin (8/5/2017) di Auditorium H Yopi Arianto

Bupati Inhu H Yopi Arianto bersama petani swadaya kelapa sawit se Kabupaten Injhu dalam Acara ramah tamah bersama petani swadaya dan pengukuhan pengurus ASPAKINDO ke camatan se Kabupaten Inhu, Senin (8/5/2017) di Auditorium H Yopi Arianto, lantai 4 Kantor Bupati

Pemerintah Kabupaten Inhu terima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Harry Purwaka SE MSF Ak CA dan diterima Bupati Inhu H Yopi Arianto SE, di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Jl. Jend. Sudirman, Pekanbaru, Selasa (30/5/2017).

Komitmen Terhadap Good Governance, Tiga Kabupaten Tandatangani Pakta Integritas

PEMATANG REBA-Sebagai wujud komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, tiga kabupaten yakni Inhu, Kuansing dan Inhil melakukan penandatanganan pakta integritas, Senin (21/8/2017) di Auditorium H Yopi Arianto lantai 4 Kantor Bupati Inhu

Penandatanganan itu dilakukan masing-masing kepala daerah diantaranya Bupati Kuansing H Mursini, Bupati Inhu yang diwakili Wabup H Khairizal dan Bupati Inhil yang diwakili Asisten Pemerintahan & Kesra Encik Kamal Syahindra.

Digagas oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rengat, pada kesempatan itu turut digelar penandatanganan MoU tentang pertukaran data serta informasi yang terkait dengan pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan dana desa oleh masing-masing kepala BPKAD.

“Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 50/PMK.01/2017 dan perubahannya yaitu PMK No. 112/PMK.01/2017,” ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Herry Sunardjo.

Ia pun berharap, penandatanganan pakta integritas ini semakin menguatkan komitmen bersama dalam menciptakan wilayah birokrasi yang bersih tanpa memberi ruang terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk penyaluran DAK Fisik dan dana desa yang juga diharapkan terus berjalan lancar dan tidak terjadi keterlambatan.

Berdasarkan data yang disampaikan Kepala KPPN Rengat Hermawan Sukoasih, diketahui bahwa besaran nilai penyaluran DAK fisik dan dana desa untuk tiga Kabupaten Inhu, Kuansing dan Inhil sampai saat ini telah mencapai 680 milyar rupiah.

“Sementara untuk Inhu, total dana yang telah disalurkan sampai saat ini mencapai 211,2 milyar rupiah dengan realisasi DAK Fisik sebesar 72,7 milyar rupiah dan dana desa sebesar 138,4 milyar,” jelasnya.

Hadir juga dalam kesempatan itu, Plt Sekda Inhu Hendrizal serta para kepala dinas, kepala kantor dan kepala badan di tiga kabupaten.

kategori berita: 

Kirim komentar

Filtered HTML

  • Alamat web dan email otomatis akan diubah menjadi link.
  • Tag HTML yang dibolehkan: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Baris dan paragraf baru akan dibuat otomatis.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Alamat web dan email otomatis akan diubah menjadi link.
  • Baris dan paragraf baru akan dibuat otomatis.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.